Kisi-kisi Soal Tes PPS Pemilu 2024 Lengkap
Seperti kita ketahui bersama KPU RI telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 yang didalamnya memuat Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menjadi rujukan bagi Komisi Independen Pemilihan (KIP) seluruh Indonesia untuk mengeluarkan pengumuman pembentukan PPS untuk masing-masing daerah.
Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2024
Berikut Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) :
- Pengumuman Pendaftaran Calon anggota PPS 18 - 22 Desember 2022
- Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS 18 - 30 Desember 2022
- Perpanjangan Pendaftaran 31 Des 2022 - 2 Jan 2023
- Penelitian Administrasi calon anggota PPS 19 Des 2022 - 5 Jan 2023
- Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS 6 - 8 Januari 2023
- Seleksi Tertulis calon anggota PPS 9 - 14 Januari 2023
- Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS 15 - 17 Januari 2023
- Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS 6 - 17 Januari 2023
- Wawancara calon anggota PPS 18 - 20 Januari 2023
- Pengumuman hasil seleksi wawancara 21 - 23 Januari 2023
- Penetapan anggota PPS tanggal 23 Januari 2023
- Pelantikan anggota PPS tanggal 24 Januari 2023
Menjelang akan dimulainya seleksi tes tertulis calon anggota PPS 2024 sesuai dengan surat keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022, tentunya banyak dari pelamar lagi sibuk-sibuk mencari kisi-kisi soal tes PPS yang akan keluar saat ujian tes tertulis nantinya.
Berangkat dari hal tersebut, admin mencoba membantu kawan-kawan pelamar calon anggota PPS mungkin kisi-kisi ini menjadi salah satu rujukan kawan-kawan untuk bisa menjawab soal tes PPS disamping kisi-kisi dari sumber yang lain.
Baiklah, disini admin akan bagikan Kisi-kisi Soal Tes PPS Pemilu 2024 Lengkap dengan jawaban yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu wawasan Kebangsaan dan wawasan Kepemiluan.
Kisi-kisi Soal Tes PPS tentang Wawasan Kebangsaan
1. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan…
A. Dasar dan ideologi Negara
B. Kemauan Negara
C. Keputusan bersama seluruh rakyat
D. Pemikiran negara baru
2. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah…
A. Nilai kerohanian
B. Nilai filosofis
C. Nilai filsafat
D. Nilai abstrak
3. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah…..
A. BPUPKI
B. PPKI
C. Panitia kecil
D. Panitia Sembilan
4. Pancasila memneuhi syarat sebagai saats fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang dimaksud Pancasila sebagai staats fundamental norma adalah..
A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain
B. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan kedudukannya tidak dapat dirubah
C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak
D. Pancasila sebagai dasar hukum
5. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena pancasila berperan sebagai…
A. Falsafah bangsa
B. Dasar negara
C. Ideologi negara
D. Cita-cita bangsa
6. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis semuanya harus bersumber pada Pancasila, karena Pancasila sebagai…
A. Ideologi bangsa
B. Falsafah bangsa
C. Instrumen bangsa
D. Dasar Negara
7. Pancasila sebagai dasar negara Indesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dsar negara terjadi pada tanggal…
A. 1 Juni 1945
B. 22 Juni 1945
23. Negara mempunyai hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini tercantum pada….
A. Batang tubuh pasal 1 ayat 1
B. Batang tubuh pasal 2 ayat 1
C. Pembukan alinea 1
D. Pembukaan alinea 4
24. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden adalah…..
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. MPR
D. Komisi Yudisial
25. Setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Hal ini diatur dalam UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen ke..
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
26. Perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan termuat pada pembukaan UUD 1945 alinea…
A. 1 dan 3
B. 4
C. 2 dan 4
D. 3 dan 2
27. RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR harus memperhatikan pertimbangan…..
A. MPR
B. DPD
C. BPK
D. BPKP
28. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
29. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
30. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila…
A. Ketuhanan yang maha Esa
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
31. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan atas dasar :
Kisi-kisi Soal Tes PPS tentang Wawasan Kepemiluan
1. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah:
a. Bawaslu
b. Bawaslu dan KPU
c. Bawaslu, KPU dan KPI
d. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
2. Struktur kelembagaaan di lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan adalah:
a. KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
b. KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
c. KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
d. KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panwascam, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
3. Dalam Pemilu Pemilih diharuskan memberikan suranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang…
a. Langsung
b. Umum
c. Bebas
d. Rahasia
4. Tujuan umum partai politik lokal adalah:
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Memperkuat perdamaian di Aceh sesuai dengan amanah MoU Helsinki.
c. Mendukung keterwakilan perempuan dalam setiap partai politik lokal minimal 30 (tiga puluh) persen.
d. Memperkuat keitimewaan Aceh yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.
1. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan…
A. Dasar dan ideologi Negara
B. Kemauan Negara
C. Keputusan bersama seluruh rakyat
D. Pemikiran negara baru
2. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah…
A. Nilai kerohanian
B. Nilai filosofis
C. Nilai filsafat
D. Nilai abstrak
3. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah…..
A. BPUPKI
B. PPKI
C. Panitia kecil
D. Panitia Sembilan
4. Pancasila memneuhi syarat sebagai saats fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang dimaksud Pancasila sebagai staats fundamental norma adalah..
A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain
B. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan kedudukannya tidak dapat dirubah
C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak
D. Pancasila sebagai dasar hukum
5. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena pancasila berperan sebagai…
A. Falsafah bangsa
B. Dasar negara
C. Ideologi negara
D. Cita-cita bangsa
6. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis semuanya harus bersumber pada Pancasila, karena Pancasila sebagai…
A. Ideologi bangsa
B. Falsafah bangsa
C. Instrumen bangsa
D. Dasar Negara
7. Pancasila sebagai dasar negara Indesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dsar negara terjadi pada tanggal…
A. 1 Juni 1945
B. 22 Juni 1945
C. 17 Agustus 1945
D. 18 Agustus 1945
8. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam…
A. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua
B. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
D. Batang tubuh UUD 1945
9. Berdasarsakan UU No. 12 Tahun 2011 yang menjadi urutan tertinggi perundangan Republik Indonesia adalah…
A. Pancasila
B. UUD 1945
C. Undang-Undang
D. Ketetapan MPR
D. 18 Agustus 1945
8. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam…
A. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua
B. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
D. Batang tubuh UUD 1945
9. Berdasarsakan UU No. 12 Tahun 2011 yang menjadi urutan tertinggi perundangan Republik Indonesia adalah…
A. Pancasila
B. UUD 1945
C. Undang-Undang
D. Ketetapan MPR
10. Pembukaann UUD 1945 merupakan penyebab Batang Tubuh UUD 1945. hal tersebut merupakan maksud hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang bersifat…
A. Fundamental
B. Formal
C. Kausal
D. Ketetapan
11. Alasan Yuridis pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah adalah….
A. Pembukaan UUD 1945 tetep melekat erat dengan terbentuknya Negara
B. Pembukaan adalah pokok kaidah negara yang fundamental
C. Proklamasi merupakan kehendak Tuhan
D. Berhubungan dengan nasib warga negara
12. Didalam UUD 1945 terdapat bab yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah…
A. Pasal UUD
B. Bentuk negara
C. Agenda sidang MPR
D. Pelaksanaan pemerintahan
13. Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui maka…
A. RUU tersebut tidak dapat digunakan
B. Sah menjadi UU dan harus diundangkan
C. RUU tersebut batal demi hukum
D. DPR meminta presiden untuk segera mengesahkan RUU tersebut
14. Pihak atau lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah…..
A. Presiden
B. MPR
C. DPR
D. Mahkamah Agung
15. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia pada UUD 1945 terletak pada bab…
A. XV
B. XVI
C. XA
D. XII
16. Peraturan daerah berada di urutan terakhir pada hierarki perundangan. Peraturan daerah dibuat oleh…..
A. DPR
B. DPRD
C. Gubernur
D. DPRD dan Gubernur
17. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, begitu pula dalam perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila yaitu sila…
A. Ketuhanan yang maha Esa
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
18. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa merupakan makna yang terkandung dari pembukaan UUD 1945 alinea…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
19. UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Aturan peralihan pada UUD 1945 setelah amandemen memiliki…
A. 1 Pasal
B. 2 Pasal
C. 3 Pasal
D. 4 Pasal
20. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur melalui UUD 1945 Pasal…
A. 26 Ayat 1
B. 27 Ayat 1
C. Ayat 2
D. 30 Ayat 1
21. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang kedua tanpa campur tangan pihak lain untuk dapat menegakkan hukum yang penuh dengan keadilan. Lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah…..
A. Komisi Yudisial
B. Kejaksaan Agung
C. Komisi Pemberantasan Korupsi
D. Mahkamah Agung
22. UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen UUD 1945 yang kedua dilangsungkan pada tanggal…
A. 12-21 Oktober 1998
B. 14-21 Oktober 1999
C. 7-18 Agustus 2000
D. 1-9 November 2001
A. Fundamental
B. Formal
C. Kausal
D. Ketetapan
11. Alasan Yuridis pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah adalah….
A. Pembukaan UUD 1945 tetep melekat erat dengan terbentuknya Negara
B. Pembukaan adalah pokok kaidah negara yang fundamental
C. Proklamasi merupakan kehendak Tuhan
D. Berhubungan dengan nasib warga negara
12. Didalam UUD 1945 terdapat bab yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah…
A. Pasal UUD
B. Bentuk negara
C. Agenda sidang MPR
D. Pelaksanaan pemerintahan
13. Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui maka…
A. RUU tersebut tidak dapat digunakan
B. Sah menjadi UU dan harus diundangkan
C. RUU tersebut batal demi hukum
D. DPR meminta presiden untuk segera mengesahkan RUU tersebut
14. Pihak atau lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah…..
A. Presiden
B. MPR
C. DPR
D. Mahkamah Agung
15. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia pada UUD 1945 terletak pada bab…
A. XV
B. XVI
C. XA
D. XII
16. Peraturan daerah berada di urutan terakhir pada hierarki perundangan. Peraturan daerah dibuat oleh…..
A. DPR
B. DPRD
C. Gubernur
D. DPRD dan Gubernur
17. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, begitu pula dalam perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila yaitu sila…
A. Ketuhanan yang maha Esa
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
18. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa merupakan makna yang terkandung dari pembukaan UUD 1945 alinea…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
19. UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Aturan peralihan pada UUD 1945 setelah amandemen memiliki…
A. 1 Pasal
B. 2 Pasal
C. 3 Pasal
D. 4 Pasal
20. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur melalui UUD 1945 Pasal…
A. 26 Ayat 1
B. 27 Ayat 1
C. Ayat 2
D. 30 Ayat 1
21. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang kedua tanpa campur tangan pihak lain untuk dapat menegakkan hukum yang penuh dengan keadilan. Lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah…..
A. Komisi Yudisial
B. Kejaksaan Agung
C. Komisi Pemberantasan Korupsi
D. Mahkamah Agung
22. UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen UUD 1945 yang kedua dilangsungkan pada tanggal…
A. 12-21 Oktober 1998
B. 14-21 Oktober 1999
C. 7-18 Agustus 2000
D. 1-9 November 2001
23. Negara mempunyai hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini tercantum pada….
A. Batang tubuh pasal 1 ayat 1
B. Batang tubuh pasal 2 ayat 1
C. Pembukan alinea 1
D. Pembukaan alinea 4
24. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden adalah…..
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. MPR
D. Komisi Yudisial
25. Setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Hal ini diatur dalam UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen ke..
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
26. Perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan termuat pada pembukaan UUD 1945 alinea…
A. 1 dan 3
B. 4
C. 2 dan 4
D. 3 dan 2
27. RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR harus memperhatikan pertimbangan…..
A. MPR
B. DPD
C. BPK
D. BPKP
28. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
29. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
30. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila…
A. Ketuhanan yang maha Esa
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
31. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan atas dasar :
a. Hadiah Jepang
b. Kesepakatan sekutu tentang Indonesia
c. Realisasi Sumpah Pemuda 1928
d. Kebulatan tekad founding fathers
32. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah :
32. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah :
a. UUD 1945
b. Pembukaan UUD 1945
c.Pancasila
d. Proklamasi 17 Agustus 1945
33. Di negara demokrasi, Konstitusi atau Undang-undang Dasar berfungsi sebagai sarana:
33. Di negara demokrasi, Konstitusi atau Undang-undang Dasar berfungsi sebagai sarana:
a. Membatasi kekuasaan lembaga lembaga negara
b. Menentukan kekuasaan lembaga lembaga negara
c. Menjamin hak-hak asasi warga negara
d. Semua jawaban a, b dan c di atas benar
34. Keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain adalah:
34. Keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain adalah:
a. Kewajiban terhadap lingkungan dirasakan lebih besar
b. Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan
c. Konsekuen dengan pelaksanaan politik luar negeri
d. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan b
35. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ke tiga yaitu:
a. Menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah
35. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ke tiga yaitu:
a. Menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah
b. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerja sama dengan bangsa lain
c.Saling menghargai
c.Saling menghargai
d. Benar semua
36. Bagi bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan:
36. Bagi bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan:
a. Pengakuan adanya keragaman
b. Lambang kedaulatan negara
c. Lambang identitas negara
d.Semboyan bangsa
e. Benar semua
37. UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut, kecuali:
37. UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut, kecuali:
a. Persatuan
b. Internasionalisme
c. Keadilan Sosial
d.Ketuhanan yang Maha Esa
Kisi-kisi Soal Tes PPS tentang Wawasan Kepemiluan
1. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah:
a. Bawaslu
b. Bawaslu dan KPU
c. Bawaslu, KPU dan KPI
d. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
2. Struktur kelembagaaan di lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan adalah:
a. KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
b. KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
c. KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
d. KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panwascam, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
3. Dalam Pemilu Pemilih diharuskan memberikan suranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang…
a. Langsung
b. Umum
c. Bebas
d. Rahasia
4. Tujuan umum partai politik lokal adalah:
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Memperkuat perdamaian di Aceh sesuai dengan amanah MoU Helsinki.
c. Mendukung keterwakilan perempuan dalam setiap partai politik lokal minimal 30 (tiga puluh) persen.
d. Memperkuat keitimewaan Aceh yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.
5. Untuk dapat mengikuti pemilihan anggota DPRK dan DPRA, sebuah partai politik lokal harus memenuhi persyaratan antara lain:
a. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh.
b. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) di masing-masing kabupaten/kota dari 2/3 kepengurusan dari jumlah kabupaten/kota di Aceh.
c. Memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 (tiga puluh) persen dalam pengajuan calon anggota legislatif.
d. a dan b benar
6. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah
a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
d. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
7. Parliementary threshold 4% untuk tingkat nasional, mengandung arti...
a. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
b. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja, dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
c. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
d. Semua Jawaban Salah.
8. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022
a. 17 Februari 2024
b. 15 Februari 2024
c. 14 Februari 2024
d. 13 Februari 2024
9. Apa kepanjangan dari PPK?
a. petugas pemungutan kecamatan
b. panitia pemungutan kecamatan
c. petugas pemilihan kecamatan
d. panitia pemilihan kecamatan
10. PPK berkedudukan di mana?
a. Kantor Kecamatan
b. Kantor Polsek Kecamatan
c. Kotadi Kecamatan
d. Ibukota Kecamatan
11. Apa kepanjangan dari singkatan PKPU?
a. peraturan komisi pemilihan umum
b. perubahan keputusan pemilihan umum
c. peraturan khusus perundang-undangan
d. Penambahan Keputusan Pemilihan Umum
12. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak
a. 13
b. Dapil aceh 1 adalah 6 kursi dan dapil aceh 2 adalah 7 kursi
c. 4
d. 2
13. Kepanjangan dari DPS adalah ..........
a. Daftar Pemilih Susulan
b. Daftar Penduduk Sementara
c. Daftar Pemilih Sementara
d. Daftar Penduduk Susula
14. Berikut ini termasuk Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali ...
a. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan
b. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
c. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada camat, kapolsek dan danramil
15. Dalam melakukan pemutkhiran data pemilih, KPU / KIP Kabupaten/Kota dalam hal ini dibantu oleh …
a. Pantarlih
b. Pantarlih dan PPS
c. Pantarlih, PPS, dan PPK
d. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
a. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh.
b. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) di masing-masing kabupaten/kota dari 2/3 kepengurusan dari jumlah kabupaten/kota di Aceh.
c. Memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 (tiga puluh) persen dalam pengajuan calon anggota legislatif.
d. a dan b benar
6. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah
a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
d. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
7. Parliementary threshold 4% untuk tingkat nasional, mengandung arti...
a. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
b. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja, dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
c. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
d. Semua Jawaban Salah.
8. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022
a. 17 Februari 2024
b. 15 Februari 2024
c. 14 Februari 2024
d. 13 Februari 2024
9. Apa kepanjangan dari PPK?
a. petugas pemungutan kecamatan
b. panitia pemungutan kecamatan
c. petugas pemilihan kecamatan
d. panitia pemilihan kecamatan
10. PPK berkedudukan di mana?
a. Kantor Kecamatan
b. Kantor Polsek Kecamatan
c. Kotadi Kecamatan
d. Ibukota Kecamatan
11. Apa kepanjangan dari singkatan PKPU?
a. peraturan komisi pemilihan umum
b. perubahan keputusan pemilihan umum
c. peraturan khusus perundang-undangan
d. Penambahan Keputusan Pemilihan Umum
12. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak
a. 13
b. Dapil aceh 1 adalah 6 kursi dan dapil aceh 2 adalah 7 kursi
c. 4
d. 2
13. Kepanjangan dari DPS adalah ..........
a. Daftar Pemilih Susulan
b. Daftar Penduduk Sementara
c. Daftar Pemilih Sementara
d. Daftar Penduduk Susula
14. Berikut ini termasuk Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali ...
a. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan
b. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
c. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada camat, kapolsek dan danramil
15. Dalam melakukan pemutkhiran data pemilih, KPU / KIP Kabupaten/Kota dalam hal ini dibantu oleh …
a. Pantarlih
b. Pantarlih dan PPS
c. Pantarlih, PPS, dan PPK
d. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
Demikin Kisi-kisi Soal Tes PPS Pemilu 2024 yang dapat kami sajikan semoga bermanfaat untuk anda.
0 Response to "Kisi-kisi Soal Tes PPS Pemilu 2024 Lengkap"
Post a Comment