Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

CAKUPAN PERATURAN TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya adalah tentang kelembagaan di desa termasuk didalamnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam kedudukannya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota BPD sebagai pelaksana peran lembaga BPD tentu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU 6/2014).

Berikut cakupan peraturan yang mengatur tentang BPD:

1. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

  • Keanggotaan, Kelembagaan, dan Tata Tertib BPD = Pasal 66
  • Fungsi dan Tugas BPD = Pasal 55
  • Hak, Kewajiban, dan Wewenang BPD = Pasal 56 s.d. 66
  • Pendanaan BPD = Pasal 56 s.d. 66

2. PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014

  • Keanggotaan, Kelembagaan, dan Tata Tertib BPD = Pasal 77
  • Fungsi dan Tugas BPD = Pasal 79
  • Hak, Kewajiban, dan Wewenang BPD = Pasal 72 s.d. 77
  • Pendanaan BPD = Pasal 72 s.d. 77

3. PP No. 47 tahun 2015 tentang perubahan PP No. 43 tahun 2014

  • Keanggotaan, Kelembagaan, dan Tata Tertib BPD = Pasal 79
  • Fungsi dan Tugas BPD = Pasal 79
  • Hak, Kewajiban, dan Wewenang BPD = Pasal 79
  • Pendanaan BPD = Pasal 79

4. Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD

  • Keanggotaan, Kelembagaan, dan Tata Tertib BPD = Pasal 5 s.d. 30 dan Pasal 64
  • Fungsi dan Tugas BPD = Pasal 31 s.d. 51 dan Pasal 71
  • Hak, Kewajiban, dan Wewenang BPD = Pasal 51 s.d. 63
  • Pendanaan BPD = Pasal 63

Semoga bermanfaat, silakan dishare untuk semua.

Mari bergabung dengan FansPage kami di Facebook :

https://www.facebook.com/Berbagidesa/

Posting Komentar untuk "CAKUPAN PERATURAN TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)"